TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menanggapi kenaikan upah minimum (UMP) di beberapa provinsi. Beberapa di antaranya seperti Banten sebesar 6,4 persen, Yogyakarta 7,65 persen, Jawa Timur 7,85 persen, hingga DKI Jakarta 5,6 persen.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya menolak nilai prosentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tersebut. Alasannya, karena masih di bawah nilai inflansi Januari-Desember 2022 yaitu sebesar 6,5 persen ditambah pertumbuhan ekonomi Januari-Desember yang diperkirakan 5 persen.
"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/ kota di tahun berjalan. Bukan menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau Year on Year," ujar dia lewat keterangan tertulis pada Senin, 28 November 2022.
Baca: Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal
Menurut Said Iqbal, jika menggunakan data September 2021 ke September 2022, hal itu tidak memotret dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan harga barang melambung tinggi. Kenaikan BBM terjadi pada Oktober 2022 lalu.
Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga merespons kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 5,6 persen. Menurut dia, buruh mengecam keras keputusan Pejabat Gubernur DKI yang tidak sensitif terhadap kehidupan buruh.
Said Iqbal menilai kenaikan 5,6 persen masih di bawah nilai inflansi. “Kami mendesak agar Pejabat Gubernur DKI merevisi kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI unsur serikat buruh,” ucap dia.
Menurutnya, kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di ibu kota. Sebab, biaya sewa rumah sudah Rp 900 ribu, transportasi dari rumah ke pabrik (PP), serta pada hari libur bersosialisasi dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp 900 ribu.
Selanjutnya: Buruh ancam aksi besar di seluruh Indonesia mulai minggu depan
